Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mengumumkan telah menerima legalitas dan kewenangan penggunaan seluruh dokumen legalitas organisasi dari pemegang legalitas, Prof. Dr. Ilyas Indra, S.H., M.H., M.M yang juga ketua MPI DPP KNPI. Penandatanganan berita acara serah terima legalitas dilaksanakan pada Kongres Luar Biasa Pemuda/KNPI yang berlangsung di Surabaya pada 7 Januari 2026.
Penyerahan legalitas ini memberikan kewenangan resmi kepada Ketua Umum DPP KNPI, Saad Budiman Lubis, beserta jajaran pengurus pusat hingga ke tingkat daerah, untuk menggunakan dan mengelola identitas serta dokumen hukum KNPI dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan administrasi organisasi.
Dokumen legalitas yang diserahkan meliputi:
- Surat Legalisasi Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM RI No. 000407005 — Pengesahan Logo KNPI atas nama Dr. Ilyas Indra, S.H., M.H., M.M., diterbitkan 18 November 2022; berlaku selama 50 (lima puluh) tahun.
- Pelaporan Benefit Owner kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI atas nama Perkumpulan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) dengan identitas Ketua Umum Dr. Ilyas Indra.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia: 601727150-011000.
- Surat Pencatatan Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM No. EC00202254558 — Pencatatan Moto DPP KNPI: “Investor of Change Pemuda Indonesia”, terbit 18 Agustus 2022.
- Akta-akta Notaris atas nama Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia.
Dengan diserahkannya dokumen-dokumen tersebut, DPP KNPI menegaskan bahwa penggunaan legalitas berada di bawah kewenangan resmi Ketua Umum Saad Budiman Lubis dan pengurus yang diangkat serta diberi mandat sesuai mekanisme organisasi.
“Kami menerima serah terima ini dengan penuh tanggung jawab. Legalitas yang diserahkan bukan hanya dokumen tetapi juga amanah untuk menjaga marwah, integritas, dan kontinuitas KNPI dalam membina pemuda Indonesia. Di bawah kepemimpinan kami, seluruh pengurus pusat dan daerah akan menggunakan legalitas ini untuk memperkuat program-program pemberdayaan pemuda, advokasi, dan kerja sama strategis demi kepentingan bangsa,” ujar Saad Budiman Lubis dalam wawancara usai penandatanganan.
DPP KNPI juga menegaskan kepada publik bahwa apabila terdapat pihak atau kelompok yang mengklaim kepemilikan atau kewenangan atas legalitas yang disebutkan di atas tanpa dasar dokumen resmi dan berita acara serah terima, klaim tersebut tidak benar dan tidak memiliki kekuatan hukum. Seluruh penggunaan dan pengesahan legalitas resmi hanya sah apabila dilakukan oleh atau atas nama DPP KNPI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Saad Budiman Lubis.
Penyerahan legalitas ini diharapkan memperjelas status hukum organisasi dan memperkuat legitimasi DPP KNPI dalam menjalankan berbagai program kepemudaan di tingkat nasional maupun daerah. DPP KNPI berkomitmen untuk transparan dan akuntabel dalam pemanfaatan legalitas demi kemajuan pemuda Indonesia.
Sumber: bentengkeadilannews.com
